Boltim, 19 Januari 2026, Universitas Muhammadiyah Manado (UMMA) secara resmi membuka pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Sebanyak 217 mahasiswa diterjunkan dan ditempatkan di 31 posko yang tersebar di 24 desa di wilayah Boltim.
Pembukaan KKN tersebut disambut hangat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Muh. Ikhsan Pangalima, S.IP., MAP. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sekaligus Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Boltim, Samsudin Dama, S.T., M.E, para camat dan sangadi, serta jajaran Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, dan Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Sekretaris Pelaksana Rektor UMMA, Prof. Dr. Damat, MP., IPM , dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Boltim atas sambutan yang diberikan kepada mahasiswa UMMA.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf dari Rektor UMMA yang tidak dapat hadir karena adanya agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan.
“Terima kasih atas penerimaan kampus UMMA di Bolaang Mongondow Timur. Semoga apa yang dilakukan oleh mahasiswa dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Boltim,” ujar Prof. Damat.
Selain itu, Prof. Damat juga berpesan kepada seluruh mahasiswa agar menjaga kekompakan selama menjalankan KKN serta mampu beradaptasi dengan lingkungan masyarakat setempat.
“Saya minta kepada mahasiswa agar menjaga kekompakan, mengikuti dan menyesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat, serta selalu berkoordinasi dengan Sangadi atau Kepala Desa,” pesannya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Boltim, Iksan Pangalima, menyambut hangat kehadiran ratusan mahasiswa KKN UMMA di daerah tersebut. Ia berharap kehadiran mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata dan membawa manfaat bagi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.
Pelaksanaan KKN UMMA di Boltim diharapkan menjadi wadah pengabdian mahasiswa sekaligus mempererat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat.
